Home / Berita Daerah / Anggota Komisi IX DPR RI Minta Pemkab Garut Tiru Tasikmalaya Tangani Stunting

Anggota Komisi IX DPR RI Minta Pemkab Garut Tiru Tasikmalaya Tangani Stunting

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi (tengah) dan Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin (kedua dari kanan) saat menjadi narasumber sosialisasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Garut, Selasa 21 Juni 2022. (NOTO PRASETYO WIBOWO)

GARUT | WARTAKENCANA.COM

Kasus stunting di Jawa Barat jadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Bahkan, Kabupaten Garut disebut jadi salah satu penyumbang tertinggi stunting. Anggota DPR RI Komisi IX Nurhayati Effendi menilai perlu intervensi langsung untuk menurunkan prevalensi stunting di Garut dan Jawa Barat.

“Harus ada intervensi langsung. Saya ingin program ini jadi realita dan tak cuma sosialisasi. Tindakan preventif harus dilakukan,” ujar Nurhayati saat sosialiasi program penurunan stunting di Desa Haruman, Kecamatan Leles, Garut, Selasa, 21 Juni 2022.

Program yang telah disiapkan BKKBN dan Kemenkes harus bisa direalisasikan. Bukan sebatas sosialisasi semata. Langkah konkret harus dilakukan jika ingin terjadi penurunan stunting. Pemberian makanan bergizi dan vitamin harus dilakukan kepada balita stunting.

“Terutama stunting akut perlu intervensi makanan tambahan khusus,” katanya.

Nurhayati menyebut, Pemkab Garut bisa mencontoh Tasikmalaya dalam penurunan stunting. Yakni, dengan mendatangi langsung balita stunting.

“Di Tasikmalaya bekerja sama dengan Universitas Siliwangi dan Muhammadiyah serta transportasi online untuk mendatangi bayi stunting. Di Garut belum masuk, tapi kami harap bisa diadopsi BKKBN,” ucapnya.

Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menyebut jika prevalensi stunting di Jawa Barat relatif sama dengan angka nasional, yakni di 24,5 persen. Jawa Barat memang cukup besar dalam jumlah penyumbang angka stunting karena memiliki jumlah penduduk terbanyak.

“Sebenarnya NTT yang paling besar (angka stunting). Jabar itu banyak karena jumlah penduduknya juga banyak,” ucap Wahidin.

BKKBN yang menjadi koordinator pelaksana percepatan penurunan angka stunting mendapat mandat khusus untuk bisa mengubah perilaku dan mencegah terjadinya stunting. “Kami juga sudah melakukan MoU dengan Kemenag untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin tiga bulan sebelum menikah. Hal itu dilakukan agar tak ada stunting lahir baru,” katanya.

Wahidin menjelaskan, Jawa Barat menginginkan zero stunting baru. Di samping melakukan penanganan kasus stunting yang saat ini, pihaknya sedang melakukan pendataan keluarga berisiko stunting.

“Kayak di Garut sekarang lagi pendataan ulang by name by address untuk mengetahui jumlah pasti penderita stunting. Prioritas saat ini adalah penanganan stunting akut,” katanya. (NPW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top