Wow, Tahun Depan Anggaran KKBPK Rp 4,7 Triliun

JAKARTA – DUAANAK.COM

Kucuran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) tahun anggaran 2016 dipastikan meningkat cukup signifikan. Tahun ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat kucuran dana sebesar Rp 3,2 triliun. Sementara tahun depan mencapai Rp 3,86 triliun atau naik Rp 640 miliar.

Di samping itu, BKKBN mendapat tambahan anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) Rp 210 miliar atau 35 persen sehingga anggaran DAK-KB tahun 2016 menjadi Rp 819 miliar dari Rp 569 miliar tahun 2015. Dengan demikian, total anggaran program KKBPK tahun 2016 sekitar Rp 4,7 triliun.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menilai kenaikkan anggaran membuktikan bahwa program KKBPK mendapat perhatian khusus dari pemerintah. “Program KKBPK merupakan program strategis dalam konteks pembangunan nasional, terutama dalam turut mencapai sasaran dimensi pembangunan manusia bidang kesehatan dan revolusi mental,” kata Surya saat membuka Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren) Tahun 2016 pada Minggu (13/9) malam sebagaimana dikutip Pos Kota.

Penambahan alokasi anggaran tersebut, jelas Surya, akan lebih diprioritaskan untuk program lini lapangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Rinciannya, menambah jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) Rp 225 miliar, penambahan sasaran penggerakan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Rp 18,9 miliar, penguatan penggerakkan mekanisme operasional lini lapangan Rp 176,1 miliar, serta penambahan untuk memenuhi kekurangan anggaran gaji dan tunjangan serta pemeliharaan rutin untuk menambah kebutuhan pembiayaan tenaga outsourching sesuai standar umap minimum sebesar Rp 46 miliar.

Beberapa sasaran strategis BKKBN tahun 2016 adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,38 persen tahun 2015 menjadi 1,27 persen pada tahun 2016. Kemudian, menurunkan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) dari 2,37 anak pada tahun 2015 menjadi 2,36 pada tahun 2016.

Lalu meningkatkan persentase pemakaian kontrasepsi modern dari 61,2 persen tahun 2015 menjadi 61,4 persen pada 2016, dengan menurunkan tingkat putus pakai (discontinues rate) dari 26 persen tahun 2015 menjadi 25,7 persen serta penggunaan MKJP harus ditingkatkan dari 20,5 persen tahun 2015 menjadi 21,1 persen pada tahun 2016.

“Prsentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet need harus diturunkan dari 10,60 persen tahun 2015 menjadi 10,48 persen tahun 2016,” tambahnya.

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) harus terus diturunkan dari 46/1000 menjadi 44 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 pada 2016 dan menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita usia subur 15-49 tahun dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 7,0 persen di tahun 2016.(POSKOTA/NJP)