Sugilar: Jangan Sampai BKKBN Rugi Bandar!

BANDUNG – DUAANAK.COM

Ada pernyataan satir ketika Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sugilar saat berbicara pada pembukaan Rapat Konsolidasi Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Gino Feruci Braga, Jalan Braga, Kota Bandung, pada Kamis 6 November 2014. Selain berkeluh-kesah ihwal keterlambatan alat kontrasepsi, Sugilar juga mengeluhkan data kepesertaan keluarga berencana (KB) di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

“Capaian PB atau peserta baru KB kita hampir 700 ribu per tahun. Sayangnya, angka drop out (DO) hampir 800 ribu. Kalau begini caranya, kita rugi bandar. Kalau DO akibat menopause, itu nggak masalah. Itu memang seharusnya begitu, berhenti menjadi peserta KB. Yang jadi masalah adalah DO akibat penggunaan kontrasepsi jangka pendek. PB naik terus terus, tapi peserta aktif (PA) tidak naik signifikan,” keluh Sugilar.

Betapapun cakupan program KB atau KKBPK meluas, namun parameter keberhasilan KB tetap pada angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). Semakin kecil angka TFR, semakin berhasil program KB. Nah, TFR bisa turun manakala kepesertaan atau contraceptive prevalence rate (CPR) naik stabil. Sebaliknya, bila CPR tak kunjung naik, maka sulit menurunkan TFR. CPR sendiri tidak akan naik bila PB tidak naik.

Masalahnya ternyata tidak sesederhana itu. Ketika jumlah PB akan digenjot dan CPR dipelihara, ternyata ketersediaan kontrasepsi tak mendukung ke arah itu. Sampai saat ini, imbuh Sugilar, alat kontrasepsi IUD dan implant masih dalam proses pengadaan. Padahal, tahun 2014 tengah memasuki masa senja. Praktis, upaya menggenjot PB maupun PA hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Bahkan, sejumlah daerah hanya tersedia waktu satu bulan karena deadline laporan kegiatan di beberapa daerah dipatok pada 5 Desember 2014.

“Jujur saja kontrasepsi masih yang utama. Kita Kalau kita ingin lari tapi nggak ada alkon (alat kontrasepsi, red), bohong juga. BKKBN pusat menjanjikan katanya implant datang pertenganan bulan ini. Saya sendiri kenal dengan pengusahanya, karena itu saya minta kiriman pertama harus ke Jawa Barat,” tandas Sugilar.

Mantan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara BKKBN Pusat ini menekankan bahwa setiap PB penambahan harus bermakna bagi peningkatan kualitas. Untuk itu, perlu didorong agar PB menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Penekanan kualitas juga berlaku untuk data. Artinya, data yang dilaporkan benar-benar aktual dan sesuai dengan fakta di lapangan.

“Setiap dana yang keluar harus diperhatikan output-nya. Pertemuan ini sifatnya sharing, saling memgisi apa yang bisa dilakukan kabupaten dan kota, apa yang bisa difasilitasi provinsi. Moto kita pada 2014 ini adalah tahun lini lapangan, tahun depan kita mencanangkan tahun pendataan keluarga. Kelemahan kita sekarang adalah data yang kurang begitu diperhatikan akurasinya.

Sugilar berharap hasil pendataan keluarga 2015 mendatang bisa digunakan untuk menjadi data basis bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satunya program perlindungan sosial yang saat ini masih menggunakan data 2011 hasil  Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Bila data yang dihasilkan berkualitas, sambung Sugilar, bukan tidak mungkin data keluarga bisa dijadikan data basis untuk Kartu Indosesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Untuk mendapatkan data berkualitas tadi, sambung Sugilar, maka BKKBN berjanji untuk bekerjasama dengan institusi lain pada saat pendataan keluarga pada 2015 mendatang. Data tersebut meliputi data demografi, data kesehatan –termasuk KB, dan data tahapan keluarga. “Data makro biar dari BPS. Kita menyiapkan data mikro,” kata Sugilar.

Dalam laporannya, Sekretaris BKKBN Jawa Barat Ida Indrawati menjelaskan, pihaknya terus melanjutkan akselerasi yang mulai digulirkan sejak September lalu. Pertemuan kemarin, imbuh Ida, merupakan kelanjutan dari pertemuan serupa pada 26 Agustus 2014. Selain bersilaturahim dengan Kepala Perwakilan BKKBN anyar, pihaknya juga ingin mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan program akselerasi program KKBPK di daerah.

“Sekarang evaluasi sudah sampai mana. Kami juga ingin melakukan penyempurnaan berdasarkan capaian dan strategi berikutnya memanfaatkan waktu tersisa sampai akhir tahun,” papar Ida.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat Nenny Kencawati mengungkapkan, program KKBPK, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidakla ringan. Terlebih bila menyimak pemberitaan di media massa yang begitu banyak menampilkan kasus terkait kekerasan perempuan dan anak.

“Data keluarga itu sesungguhnya luar biasa. Dari indikatornya kita bisa mengetahui begitu banyak hal yang berkaitan dengan keluarga. Karena itu kami di BP3AKB sepakat dengan BKKBN Jabar untuk membuat team work demi pengembangan program KKBPK ke depan,” kata Nenny.

Mengutip pernyataan Gubernur Jabar, Nenny menilai perlunya pemanfaatan media massa untuk menyosialisasikan sekaligus mengadvokasi program KKBPK. “Bahwa kebrhasilan salah satunya memanfaatkan media untuk memberikan informasi dan penyadaran secara luas. Boleh dengan komunitas, tapi media lebih besar. Bisa lihat rating media tertinggi di Nielsen. Kita harus mencoba mengemas informasi melalui iklan layanan masyarakat yang mengandung KB, PP, PA. Kita cari PH yang bisa membuat itu,” kata Nenny.(NJP)