Program KB Gagal Capai Target RPJMN

BANDUNG – DUAANAK.COM

Performa program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dalam lima tahun terakhir rupanya masih memble. Target pencapaian program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pun masih jauh panggang dari api. Hmm… ada apa, ya?

Pertanyaan ada apa tersebut sedikit mendapat jawaban dari Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sanjoyo pada pertemuan Konsolidasi Kepala Seksi Bidang KB dan KR yang berlangsung di Kalimantan Barat pada 25 – 28 Agustus 2015 lalu. Pada forum tersebut Sanjoyo menyandingkan data pencapaian outcome program KKBPK berdasarkan status awal, target 2014 yang merupakan akhir RPJMN, capaian terkini, dan keterangan atas performa tersebut.

Dari enam indikator yang disajikan, tak ada satu pun yang bisa diklaim berhasil. Target laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang dipatok bisa menyentuh 1,1 persen pada 2014, faktanya masih berkutat pada angka 1,49 persen. Keterangannya jelas: sangat sulit tercapai akibat stagnannya capaian  total fertility rate (TFR). Kerja keras selama lima tahun terakhir tak cukup powerfull menekan LPP. Demikian pula dengan target TFR yang dipatok bisa 2,1 pada 2014 malah melambung ke angka 2,6 berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.

“Hasil pencapaian program KKB RPJMN 2010-2014 belum optimal. Lambatnya capaian CPR disebabkan karena masih tingginya ketidak berlangsungan kesertaan ber-KB (27,1 persen) dan didominasi oleh non-MKJP, suntik 53,8 persen dan pil 22 persen. Penggunaan MKJP masih rendah yang hanya mencapai 18,5 persen dari target 27,5 persen dan cenderung menurun,” papar Sanjoyo.

“Masih sulitnya menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari jumlah PUS sebesar 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi 8,5 persen (SDKI 2012). Hal ini karena masih banyaknya keinginan PUS untuk hamil lagi (5,4 persen),” Sanjoyo menambahkan.

Di sisi lain, Sanjoyo menyoroti belum optimalnya sinkronisasi data fasilitas kesehatan (Faskes) dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN. Kondisi ini diperburuk dengan belum optimalnya distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) ke faskes dan jejaringnya. Di sisi lain, promosi dan konseling kesehatan reproduksi di faskes dan kelompok kegiatan (Poktan) juga masih tergolong rendah. Pun dengan sosialisasi pelayanan KB dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lagi-lagi masih rendah.

Kondisi saat ini program KKBPK, terang Sanjoyo, menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan dalam kesertaan ber-KB dan kebutuhan unmet need, baik antarprovinsi, antarwilayah, maupun antartingkat pendidikan, dan antartingkat pengeluaran keluarga. Khusus KB pria, sampai saat ini masih stagnan pada angka 2,0 persen. Kabar buruk lainnya, jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

“Belum semua bidan praktek mandiri menjadi jejaring faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Belum semua tenaga  provider  terlatih di faskes yang bekerjasama dengan BPJS kompeten dalam pelayanan KB. Mekanisme pelayanan KB belum optimal,” keluh Sanjoyo.

Di luar teknis pelayanan dan sistem, Sanjoyo menilai partisipasi, pemahaman, dan kesadaran keluarga dan remaja mengenai kesehatan reproduksi dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah. Akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling kesehatan reproduksi masih terbatas.

“Poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS, PIK R/M, dan PPKS belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB dan kesehatan reproduksi serta pelestarian peserta KB aktif. Kondisi ini dipicu terbatasnya materi program KB dan KR dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader kelompok kegiatan,” papar Sanjoyo.(NJP)