Percepat Penurunan Stunting, BKKBN Gelorakan Gerakan Bapak Asuh

BANDUNG | WARTAKENCANA.COM

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menginisiasi sebuah gerakan baru dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Kali ini melalui dorongan partisipasi publik yang dikemas dalam gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengajak seluruh bupati dan wali kota di Indonesia bersama-sama menggelorakan BAAS.

Ajakan tersebut dituangkan dalam surat Nomor 560.a /HL.01.01/G2/2022 yang diteken pada 7 Juni 2022. Hasto menjelaskan, BAAS merupakan aksi gotong-royong dari mitra, yaitu perusahaan pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan individu untuk mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting di Indonesia. Gerakan ini menyasar bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) pada keluarga prasejahtera dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

“Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa berdasarkan data yang kami dapat dari Survei Status Gizi Indonesia 2021 (SSGI), perkiraan jumlah balita stunting di Indonesia adalah sebanyak 5.706.435 orang, dengan persebaran antarkabupaten/kota yang beragam. Untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi balita stunting, BKKBN telah merancang program Bapak Asuh Anak Stunting,” ungkap Hasto dalam surat yang salinannya diterima wartakencana.com semalam.

“Sekaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu Bupati/Wali Kota untuk menggelorakan dan menghimbau mitra potensial untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di kabupaten dan kota masing-masing. Adapun bentuk bantuan dari mitra tersebut dapat berupa corporate social responsibilty (CSR), dana persembahan, atau bentuk kepedulian lainnya yang diberikan dengan prinsip prinsip keikhlasan, tanpa ikatan dan seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Hasto.

Sebagai bahan referensi, BKKBN melampirkan contoh skema perhitungan kebutuhan biaya untuk kebutuhan intervensi gizi bulanan per anak dan pengelolaan DASHAT. Namun demikian, bentuk kepedulian juga dapat diberikan dalam bentuk natura langsung kepada sasaran.

Penyediaan data target sasaran dan penjelasan mekanisme pelaksanaan program BAAS, sambung Hasto, akan disiapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi. Tentu, dengan tetap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten dan kota.(NJP)