Penyuluh KB Minta Dikembalikan Jadi Pegawai Pusat

BANDUNG – DUAANAK.COM

Penyuluh keluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) meminta pemerintah mengembalikan status kepegawaian mereka dari pegawai pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Permintaan ini muncul setelah melihat hasil evaluasi pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) sejak bergulirnya otonomi daerah.

Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jawa Barat Ova Lathva Fouza yang ditemui belum lama ini mengungkapkan, sejak status PKB/PLKB dialihkan dari pegawai pusat menjadi pegawai kabupaten dan kota, nasib ujung tombak program KKBPK ini pun berbeda satu sama lain. Dia mencontohkan, salah satu kabupaten di Jawa Barat tidak memberikan tunjangan fungsional bagi PKB. Padahal, sambung dia, hal itu tidak terjadi sebelum mereka masih bersama-sama menjadi pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kini menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

“Nomenklatur program KB atau sekarang KKBPK di kabupaten dan kota berbeda satu sama lain, sangat bergantung kebijakan pembangunan dan prioritas daerah bersangkutan. Program KB pun ada yang disatukan dengan pemberdayaan perempuan, ada juga dengan pemerintahan desa atau pemberdayaan masyarakat. Ini berpengaruh langsung kepada tugas dan fungsi PKB/PLKB di lapangan,” kata Ova.

Nah, peluang untuk kembali ke pangkuan pemerintah pusat muncul setelah adanya wacana amandemen terjadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini, Pengurus Pusat IPeKB tengah aktif menggalang dukungan untuk mengembalikan status kepegawaian penyuluh KB ke pemerintah pusat melalui amandemen undang-undang tersebut.

Bila permintaan tersebut bisa diakomodasi dalam amandemen UU Pemda, Ova berharap pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota bisa jelas. PKB/PLKB jelas urusan pusat, sementara program KKBPK sendiri kemungkinan tetap menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota.

“Walaupun demikian, secara personal bisa memilih apakan tetap menjadi pegawai pemda atau kembali menjadi pemerintah pusat. Itu dikembalikan kepada masing-masing PKB/PLKB di kabupaten dan kota,” kata Ova.

 

Hitung Ulang Tunjangan Fungsional

Ova menjelaskan, salah satu dampak dari perubahan status PKB/PLKB dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah adalah beban kerja yang berhubungan dengan angka kredit tunjangan fungsional. Dia mencontohkan, kabupaten atau kota yang memiliki nomenklatur program KKBPK satu rumpun dengan pemberdayaan perempuan, maka PKB/PLKB juga harus melaksanakan program terkait pemberdayaan perempuan. Pun dengan daerah yang nomenklaturnya menyatukan KKBPK dengan pemerintahan desa atau pemberdayaan masyarakat.

“Karena PKB/PLKB merupakan pegawai pemda, maka tugas mereka melebar dari sekadar program KB atau KKBPK. Masalahnya, sejumlah pekerjaan tadi belum terakomodasi dalam angka kredit tunjangan fungsional,” Ova mencontohkan.

Karena itu, Ova mengaku menyambut baik terbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2014 Tunjangan Fungsional Penyuluh KB yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 April 2014 lalu. Perpres tersebut tengah disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan Perpres tersebut, tunjangan fungsional bagi penyuluh KB menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan status kepegawian masing-masing.

Sampai pertengahan Agustus 2014 ini, jelas Ova, tercatat baru Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung yang sudah menyalurkan tunjangan fungsional bagi pengelola program KKBPK di lini lapangan tersebut. Sementara sisanya kemungkinan besar baru bisa menikmati tunjangan tersebut pada September atau Oktober mendatang. Dia mendesak pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat segera menjalankan amanat Perpres yang menjadi kado manis dari Presiden SBY bagi penyuluh KB tersebut.

“Walaupun baru cair pada September-Oktober, namun tunjangan dihitung sejak Mei 2014. Jadi, pembayarannya dirapelkan,” tandas Ova.

Mengacu kepada bunyi Pasal 4 Perpres Nomor 26 Tahun 2014 itu, maka setiap penyuluh KB berhak menerima tunjangan fungsional sebagai berikut:
1. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula: Rp 300.000;
2. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana: Rp 325.000;
3. Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan: Rp 375.000;
4. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia: Rp 450.000;
5. Penyuluh Keluarga Berencana Pertama: Rp 400.000;
6. Penyuluh Keluarga Berencana Muda: Rp 650.000; dan
7. Penyuluh Keluarga Berencana Madya: Rp 950.000.

Menyoal adanya kegiatan yang tidak terakomodasi dalam kredit tunjangan, IPeKB kini tengah mengajuk revisi Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya. Dalam usulan sebanyak 56 halaman tersebut, sebagian pasal diusulkan untuk ditambah dan sebagian lain dihapus. Salah satu penambahan tersebut meliputi perluasan program KB menjadi pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pasal 1 tentang ketentuan umum.

“Kami menyusulkan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan program KB itu sendiri. Bila dulu melulu mengurus KB, kini meluas dengan adanya nomenklatur pengendalian penduduk. Perubahan lainnya merupakan respons terhadap dinamika program,” pungkas Ova.(NJP)