Pendataan Keluarga Harus Dilakukan BKKBN

BANDUNG – DUAANAK.COM

Siapa yang paling mengetahui kondisi keluarga di Indonesia? Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ketut Sustiawan punya jawaban meyakinkan: petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Ketut meyakini para petugas lini lapangan program KB memahami dengan baik kondisi keluarga di desa atau daerah binaannya. Karena itu, pendataan keluarga sudah seharusnya dilakukan oleh Badan  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bukan lembaga lain.

“Saya yakin tenaga-tenaga lapangan, penyuluh atau PLKB, pasti tahu (data keluarga). Tapi, ternyata datanya tidak pernah dipakai. Itu persoalannya. Nah, ini yang kita ingin bangun,” tegas Ketut saat bertemu para petugas pengelola program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di aula Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung di Jalan Maskumambang, Rabu 4 Maret 2015.

“BKKBN punya data keluarga, sangat detil mulai dari usia perkawina hingga tingkat kesejahteraan keluarga. Dibandingkan dengan Dinas Sosial atau Badan Pusat Statistik (BPS), ini lebih lengkap. BPS tahu jumlahnya saja, tapi siapa yang miskin itu tidak tahu,” Ketut melanjutkan.

Sebagai lembaga yang menangani program kependudukan dan pembangunan keluarga, sambung dia, pendataan keluarga seharusnya dilakukan BKKBN. Di tingkat kabupaten dan kota, pendataan keluarga dilakukan badan-badan atau lembaga-lembaga yang membidangi program KB.

“Tidak lagi simpang-siur seperti sekarang,” keluh anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi tersebut.

Politikus partai banteng moncong putih ini menyayangkan sampai saat ini jumlah tenaga lapangan, baik PLKB maupun penyuluh KB, masih sangat kurang. Dari sekitar 72 ribu desa dan kelurahan, Indonesia hanya memiliki sekitar 16 ribu PLKB/PKB. Parahnya lagi, kekurangan PLKB ini tak hanya terjadi di daerah pinggiran. Kota Bandung yang nota bene salah satu kota besar utama di Indonesia tak luput dari kekurangan petugas lapangan.

“Bagaimana mungkin kita mengatasi persoalan kependudukan kalau tenaganya saja tidak memadai. Di Kota Bandung misalnya, kita memiliki 151 kelurahan. Tenaganya enam PKB. Di kota saja tidak mencukupi, apalagi di pelosok-pelosok daerah. Kita ingin membangun sinergi ini pada tingkat rumah tangga, peran perempuan dalam bursa kerja, dan lain-lain. Inilah prasyarat untuk memasuki bonus demografi. Tenaga produktifnya itu benar-benar terserap ke dalam pasar kerja. Tapi siapa yang mempersiapkan? Inilah peran kita,” tandas alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

“Bapak dan Ibu yang hadir di sini memiliki tugas mulia untuk membangun keluarga sejahtera. Yakni, keluarga yang kuat dalam membangun masa depan kita semua. Potensi bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal,” Ketut menambahkan.(NJP)