Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
BANDUNG | WARTA KENCANA
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk menyukseskan pelayanan 1 juta akseptor yang dilaksanakan dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2020 mendatang. Bukan tanpa alasan, BKKBN mematok hampir setengah dari 1 juta target nasional tersebut berasal dari Jawa Barat. Tepatnya, 454.226 akseptor.
“Kami optimistis bisa memenuhi target tersebut. Memang tantangannya karena ini sedang dalam masa pandemi Covid-19. Pelayanan tidak bisa dilakukan secara massal. Namun begitu, kami menyiasatinya dengan mengerahkan seluruh petugas hingga jejaring masyarakat,” ungkap Kepala Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Barat Herman Melani saat ditemui di ruang kerjanya.
Herman menjelaskan, pengerahan “pasukan” dilakukan didasari pertimbangan besarnya target yang dibebankan BKKBN Pusat kepada Jawa Barat. Juga jenis kontrasepsi yang menitikberatkan pada perlunya penggerakkan massif. Dari 454.226 akseptor, 384.932 atau sekitar 85 persen di antaranya merupakan pil dan kondom. Dua jenis kontrasepsi itulah jelas membutuhkan mobilisasi petugas besar-besaran.
“Sesuai arahan (BKKBN) Pusat, selama masa pandemi ini para petugas lini lapangan mendapat tugas mengantarkan pil dan kondom kepada akseptor secara door to door. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi. Dengan begitu, strategi paling memungkinkan adalah dengan menggerakkan lini lapangan,” tambah Herman.
Mantan auditor ini mengaku diuntungkan dengan karakteristik program keluarga berencana (KB) atau kini menjadi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang lebih bersifat gerakan. Gerakan inilah yang memungkinkan segenap unsur masyarakat untuk terlibat dalam program Bangga Kencana. Sejak kelahirannya, program KB sudah melibatkan institusi masyarakat perdesaan (IMP) yang benar-benar memanfaatkan potensi masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian, pelibatan masyarakat bukan semata-mata demi menggenjot pelayanan KB dalam rangka Harganas. Lebih dari itu, kolaborasi menjadi semacam pembuktian bagi BKKBN dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Bangga Kencana.
“Salah satu kekuatan BKKBN terletak pada keberadaan IMP. Mereka merupakan ujung tombak program. Khusus dalam kegiatan pelayanan serentak ini, pos KB dan sub pos KB bergerak menjadi perpanjangan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi. Adapun bidan dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melakukan pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh para kader lini lapangan. Tentu, pelayanan senantiasa memperhatikan protokol pencegahan Covid-19,” terang Herman.
“Pelayanan IUD dan implan dilakukan di faskes. Pelayanan KB suntik dilakukan oleh PMB (praktik mandiri bidan). Kesepakatan kami dengan Pengurus Daerah IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Jawa Barat, dalam setiap satu jam terdapat enam orang yang dilayani. Pengaturan ini dilakukan untuk menghindari penumpukkan akseptor di fasilitas kesehatan,” Herman menambahkan.
Lebih jauh Herman merinci, pelayanan serentak pada 29 Juni 2020 pihaknya menargetkan bisa melayani 12.029 akseptor IUD atau implan dan 57.265 akseptor suntik. Jumlah ini menggenapkan layanan pil dan kondom sebanyak 384.932 akseptor. Dengan demikian, total pelayanan serentak bisa mencapai target 454.226 yang sebelumnya sudah disepakati antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dan organisasi perangkat daerah (OPD) KB Kabupaten dan Kota awal pekan ini.
Dari 454.226 akseptor yang menjadi target Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan beban paling besar. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling gemuk di Indonesia ini ditarget mampu memberikan pelayanan kepada 52.279 peserta KB. Daerah lain dengan target di atas 30 ribu akseptor meliputi Kabupaten Bekasi (43.321 akseptor), Kabupaten Cianjur (31.226 akseptor), dan Kabupaten Karawang (30.935 akseptor).
Sebaliknya, daerah dengan target paling sedikit adalah Kota Banjar (1.228 akseptor), Kota Sukabumi (1.723 akseptor). Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya dua daerah ini yang mendapat target kurang dari 2.000 akseptor.
“Penetapan target ini didasarkan pada perkiraan permintaan masyarakat (PPM) yang sudah ditetapkan pada saat rapat kerja daerah beberapa waktu lalu. Daerah dengan pasangan usia subur banyak tentu mendapat target banyak juga. Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 9 juta pasangan usia subur,” papar Herman.
Yang menarik, angka yang disepakati BKKBN dan OPD KB di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dari yang dipatok BKKBN Pusat. Merujuk pada Panduan Peringatan ke-27 Harganas yang diterbitkan BKKBN Pusat, Jawa Barat dipatok melayani 418.224 akseptor. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Target provinsi besar seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur tak sampai setengahnya dari target Jawa Barat.
Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya ditarget masing-masing 147.653 akseptor dan 185.395 akseptor. Padahal, jumlah penduduk dua provinsi ini relatif besar. Target Jawa Barat ini tampak makin mencolok jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk sedikit seperti Papua Barat atau Maluku. Dua provinsi ini dipatok 2.108 akseptor dan 2.866 akseptor saja. Masih lebih tinggi Kota Cimahi yang dipatok bisa memberikan kepada 3.963 akseptor. Sebagai catatan, Kota Cimahi hanya memiliki tiga kecamatan.
“Kami menyadari bahwa Jawa Barat merupakan tulang punggung program Bangga Kencana nasional. Berapa pun target yang dibebankan, tentu kami siap bekerja keras sekuat tenaga untuk mencapainya. Kami optimistis,” tandas Herman. (NJP)
