Gubernur Jabar: Data Keluarga Bakal Jadi Acuan Program

Gubernur Heryawan Canangkan Pendataan Keluarga 2015

BANDUNG – DUAANAK.COM

Ada harapan besar yang terlontar dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyambut Pendataan Keluarga 2015 yang mulai ditabuh per 1 Mei 2015. Tanpa menganulir data Badan Pusat Statistik (BPS), Heryawan mengaku ingin menggunakan data hasil pendataan keluarga ini sebagai acuan program, terutama menyankut pemberantasan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat.

Heryawan mengungkapkan hal itu saat ditemui usai meladeni pertanyaan kader pendata di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Negara Pakuan, di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 1, RT 01/RW 01, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, pada 1 Mei 2015. Heryawan dan keluarga tampak antusias menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan dua kader pendata dari RW 01, Ida Resmini dan Ida Ratnasari.

“Pendataan penting untuk mengetahui dan memetakan keluarga di Jawa Barat. Pada saat bersamaan saya meminta BKKBN agar keluarga kita yang masuk prasejahtera ditulis by name by adress. Ini memudahkan dalam memetakan keluarga mana saja yang membutuhkan bantuan sekaligus perlu diberdayakan,” kata Heryawan yang pada saat menerima kader pendata turut ditemani istri dan tiga anaknya.

“Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) akan menjadikan data ini sebagai data acuan program. Terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kemiskinan, dan menekan jumlah pengangguran. Mudah-mudahan dengan data akurat, sehingga bisa digunakan untuk membuat perencanaan akurat dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” Heryawan menambahkan.

Heryawan menjelaskan, dengan adanya data keluarga yang diperoleh melalui pendataan keluarga, maka bakal tersedia lebih data keluarga. Data itulah yang kemudian disinkronisasi dengan data lain untuk menemukan data akurat. Dia tidak memungkiri data BPS yang selama ini digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dan penentuan intervensi program masih menyimpan sejumlah kelemahan.

Sebagai contoh, ketika digulirkan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) atau bantuan langsung untuk masyarakat masih kerap ditemukan adanya penyaluran tidak tepat sasaran. “Ketika menyalurkan raskin di sebuah perkampungan, ada rumah yang dapat bantuan, ada yang tidak (mendapat bantuan). Padahal, kondisinya sama. Ada hal seperti itu di lapangan. Tidak akuratnya tidak banyak, hanya sepersekian. Tapi isu ini sangat sensitif di lapangan,” kata Heryawan.

Karena itu, selain program-program pemberantasan kemiskinan terus dijalankan, perbaikan data juga perlu dijalankan. Salah satunya melalui pendataan keluarga yang diprakarsai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang kemudian dijalankan masyarakat melalui kader pendata. Untuk mendukung hal itu, Heryawan mengaku sudah mengirim surat edaran kepada para kepala daerah di Jawa Barat untuk mengawal dan berperan aktif dalam pendataan keluarga yang berlangsung mulai 1 Mei 2015 hingga diharapkan selesai sebulan kemudian.

“Saya meminta kepada BKKBN untuk mendata selengkap-lengkapnya. Berarti ada 12 juta entry keluarga di Jawa Barat, ini luar biasa. Nanti ketika kita melakukan program pemberantasan kemiskinan, bagi masyarakat tidak mampu, dengan menggunakan data akurat. Dan, data ini juga bisa digunakan untuk menentukan penerima bantuan, baik dari swasta atau melalui CSR, NGO, dan lain-lain mengacu kepada by name by adress,” tandas Gubernur.

Sebagai catatan, tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menjalin kerjasama dengan lembaga amil zakat untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Lembaga zakat dipilih berdasarkan hasil sebuah penelitian bahwa kiprah lembaga nonpemerintah bidang zakat ini terbukti efektif dalam memberdayakan kaum papa. Tak tanggung-tanggung, Gedung Sate menyiapkan sekitar Rp 100-500 miliar untuk program pemberdayaan ini.(NJP)