Gak Boleh Modali UPPKS, BKKBN Ingin Fasilitasi Kemitraan dan Beri Pelatihan

Di Hadapan Peserta Rakernas AKU, Fasli Jalal Ngaku Berutang Budi pada UPPKS

BANDUNG – DUAANAK.COM

Mengawali sambutan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKU atau Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Hotel Gino Feruci Kota Bandung pada Senin malam 28 April 2014, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyampaikan penghargaan tinggi kepada anggota kelompok UPPKS. Fasli mengaku sangat berutang budi kepada mereka atas kiprahnya dalam mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS).

Tak cukup di situ, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga meminta maaf karena kini BKKBN tak bisa lagi mengucurkan bantuan modal. Alasannya, perencana pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan UPPKS bukan tugas BKKBN. Padahal menurut Fasli, UPPKS merupakan pelopor program pengentasan kemiskinan yang secara konkret.

“Saya minta maaf seolah-olah agak tersendat dalam mendukung UPPKS. Bukan karena tidak mau, bukan tidak ada dananya. Tapi, ini dianggap bukan tugas BKKBN. Perlu Bapak dan Ibu ketahui satu direktorat di BKKBN hampir dihapus. Saya katakan, sejarah menunjukkan justru BKKBN yang memulai program pengentasan kemiskinan melalui UPPKS ini. Program ini menyasar masyarakat secara langsung. Tidak hanya bagi peserta KB, tapi juga bagi calon peserta atau mereka yang sudah selesai mengikuti program KB,” ungkap Fasli.

Fasli menjelaskan, menuju tatatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera membutuhkan sebuah kepastian. Dalam hal ini kepastian income atau pendapatan, kepastian pekerjaan, kepastian ada usaha yang membuat keluarga mendapat pendapatan. Nah, asal mula keterlibatan BKKBN dalam aktivitas perdagangan, usaha kecil dan menengah (UKM), dan usaha pemberdayaan perempuan dianggapnya tidak lebih karena janji lembaganya untuk membantu masyarakat mewujudkan keluarga sejahtera.

Sayangnya, janji sejarah tersebut kini tak lagi bisa dilakukan secara utuh. Alasannya, bantuan permodalan bukan dianggap tugas BKKBN. Sebagai gantinya, Fasli berjanji akan menfasilitasi kelompok UPPKS untuk mendapatkan akses permodalan dari kementerian terkait maupun melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR). Bahkan, Fasli legowo bila kemudian kelompok UPPKS dipersamakan dengan program dari kementerian lain. Dia mencohtohkan, kelompok UPPKS dilabeli Kube alias Kelompok Usaha Bersama yang dinaungi Kementerian Sosial.

“Kami berupaya mendorong UPPKS untuk mengakses langsung permodalan untuk mewujudkan daya saing kelompok, bangsa, dan negara. Walaupun skala kecil, tapi UPPKS menyangkut warga bangsa dan dilakukan secara bersama-sama. Yang begini ini sebetulnya yang Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) cari, Otoritas Jasa Keuangan juga mencari. Kekuatan seperti ini tinggal menghubungkan. Pada akhirnya, UPPKS diharapkan mampu bisa menjadi agenda bersama kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian dan swasta,” tandas Fasli.

Melengkapi itikad baik tersebut, asli berjanji mengajak AKU untuk melakukan roadshow ke sejumlah sumber permodalan yang bisa diakses. Mantan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (kini Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal) ini juga berjanji memberikan pelatihan-pelatihan tematik sesuai kebutuhan kelompok UPPKS. Sebut saja misalnya pelatihan pemasaran, tata perbukuan, pengemasan, dan lain-lain. Program lain yang digulirkan adalah perumusan teknologi tepat guna yang benar-benar dibutuhkan kelompok UPPKS. Yang terakhir ini, Fasli menjanjikan direalisasikan tahun depan.

Di sisi lain, Fasli mendorong AKU menjadi mediator antara produsen, dalam hal ini kelompok UPPKS, dengan konsumen atau pasar. Dia meminta AKU merumuskan formula tepat untuk mempertemukan dua kepentingan ini. Produsen membutuhkan pasar, konsumen membutuhkan barang konsumsi. Terlebih selama ini banyak kasus adanya tuntuan pasar yang tidak bisa dipenuhi produsen karena tidak adanya jaminan ketersediaan dan kesinambungan.

“AKU di Yogyakarta bisa menghubungkan kelompok UPPKS dengan berbagai tempat pemasaran. Betapa Gubernur Jogja tinggi perhatiannya. Bahkan, Sultan ingin makanan-makanan di kantor-kantor itu berasal dari UPPKS. Cuma masalahnya ketika dipesan, jamian ketersediaannnya itu kurang. Karena hubungan antara produsesn dan konsumen belum baik. Di sinilah fungsi AKU. Kalau ada kantor pesan dan ada tenggat, nah AKU ini membagi tugas antarkelompok UPPKS. Kalau pasar menganggap sudah membutuhkan, mereka mencari-cari kita. AKU yang harus memfasilitasi,” pesan Fasli.(NJP)