Home / Berita Utama / Entry Meeting dengan BPK, BKKBN Jabar Mantap Menuju Zona Bebas Korupsi

Entry Meeting dengan BPK, BKKBN Jabar Mantap Menuju Zona Bebas Korupsi

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana (kanan) saat menerima tim audit BPK RI di kantornya, Senin 24 Februari 2020. (DOK. BKKBN JABAR)

BANDUNG | DUAANAK.COM

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan diri siap menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pada saat yang sama, memegang teguh komitmen antikorupsi dengan cara menjadikan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI WBK) di seluruh unit pelayanan.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menegaskan komitmen tersebut saat membuka entry meeting bersama tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ruang rapat pimpinan BKKBN Jabar, Jalan Surapati Nomor 122, Kota Bandung, 24 Februari  2020. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling jumbo di Indonesia, beban kerja BKKBN Jabar tentu sangat besar. Butuh kesungguhan dan komitmen tegas untuk memastikan pelayanan bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

“Butuh komitmen kuat di lingkungan BKKBN, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini tidak cukup dengan penandatangan pakta integritas, melainkan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kang Uung, sapaan akrab Kusmana.

Kang Uung berharap implementasi ZI WBK mampu membentuk karakter dan budaya bagi sumber daya manusia (SDM) berintegritas sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah dan medeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam birokrasi. Sebagai abdi negara, sudah seharusnya semua jajaran BKKBN memegang teguh sebaik-baiknya serta setia kepada tugas.

Suasana hangat entry meeting BPK-BKBBN di kantor Perwakilan BKKBN Jabar. (DOK. BKKBN JABAR)

Dalam pencapaian ZI WBK, sambung Uung, seluruh pemimpin pada instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJMN. Adapun target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP untuk 2019 adalah level 3. Banyak syarat yang harus dipenuhi baik dalam konteks kelembagaan maupun unit kerja yang ditetapkan. Dalam konteks kelembagaan, indikator mutlak yang harus dipenuhi di antaranya perolehan opini atas laporan keuangan minimal wajar dengan pengecualian (WDP) untuk WBM dan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk WBBM) serta Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) minimal B.

“Jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat menjadikannya sebagai tulang punggung program Banggakencana nasional. Sayangnya kondisi kependudukan Jawa Barat masih memprihatinkan. Selain jumlah yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi. Persebarannya juga tidak merata. Ini diperburuk dengan rendahnya kualitas SDM kita di Jawa Barat. Ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” ungkap Uung.

Meski begitu, Uung optimistis ZI WBK menjadi daya ungkit peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut dengan sendirinya mengatrol pencapaian target program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana) di Jawa Barat.

Mengutip pernyataan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada saat membuka Workshop ZI dan SPIP Bekasi beberapa waktu lalu, Uung menjelaskan lima strategi untuk mewujudkan zona integritas. Pertama komitmen, pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang baik, meningkatkan pelayanan dan memberi kepuasan publik. Ketiga, menciptakan program menyentuh masyarakat yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga. Keempat, monitoring dan evaluasi. Dan kelima, manajemen media.

Cap Jempol Darah

Sebelumnya, Hasto juga melakukan cap jempol darah pada saat penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan notaris serta maklumat bersama pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama BKKBN. Cap jempol darah ini bertujuan agar para pejabat BKKBN sungguh-sungguh dan melakukan aksi nyata dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Kusmana melakukan cap jempol darah disaksikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di kantor BKKBN Pusat, Jalan Permata, Halim Perdanakusuma, Jakarta. (DOK. PRIBADI)

Kang Uung yang kala itu masih menjabat Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat menjadi salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama yang turut membubuhkan jempol darah di hadapan Kepala BKKBN. Uung memaknai aksi ini sebagai pengingat untuk senantiasa memelihara niat baik dan ketulusan dalam mengabdi kepada negara dan masyarakat.

“Ini merupakan penegasan untuk meningkatkan loyalitas kepada pekerjaan dan pelayanan untuk rakyat. Semangat komitmen yang tinggi, bersih, dan berani dari seluruh jajaran pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat ini akan terus dilanjutkan,” tandas Uung.(NJP)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: