BKKBN Kembangkan Model Pembinaan Keluarga TKI

INDRAMAYU – DUAANAK.COM

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal tak memungkiri tingginya sumbangsih tenaga kerja Indonesia (TKI) bagi perekonomian tanah air. Sayangnya, remiten tinggi devisa tersebut harus mengorbankan ketahanan keluarga di kampung halaman. Inilah yang kemudian mendorong BKKBN untuk turun tangan ambil bagian dalam meminimalisasi dampak negatif bagi keluarga melalui pengembangan model Integratif Solusi Strategik Keluarga TKI.

“Kita harus berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berjuang, berkeringat atau bahkan sampai berdarah-darah demi beban meringankan beban tenaga kerja di tingkat daerah dan nasional. Mereka membantu keluarga dan daerah dengan menyalurkan dana. Lebih dari itu, mereka adalah pahlawan devisa yang memperkuat rupiah melalui masuknya dana dari luar,” kata Fasli Jalal saat meluncurkan model Integratif Solusi Strategik Keluarga TKI di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Rabu pagi 15 Oktober 2014.

Fasli lantas mengajak Bupati Indramayu, Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membandingkan dua perlakuan berbeda terhadap korporasi yang berniat menanamkan modalnya atau membuka lahan usaha di Indonesia dengan para TKI. Ketika perusahaan asing berniat menanamkan investasi Rp 500 miliar, maka sambutan hangat datang dari mana-mana. Tak kurang dari presiden, gubernur, atau bupati menemui mereka. Mereka juga mendapatkan keringanan pajak hingga bantuan kemudahan dalam memperoleh izin.

Lalu, bagaimana dengan TKI? Fasli mencatat sampai saat ini sumbangan devisa TKI mencapai lebih dari Rp 100 trilin. Wow! Jumlah ini sebanding dengan modal ratusan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pada saat yang sama, martabat TKI –terlebih tenaga kerja ilegal– nyaris tidak dihargai. Sederet kasus yang menimpa TKI menunjukkan betapa rentannya mereka terhadap kekerasan atau bahkan penipuan.

Melalui model pengembangan keluarga terintegrasi tersebut, Fasli berharap para TKI mampu mengatrol martabat mereka di hadapan majikan maupun bangsa lain. Para TKI diharapkan mampu bernegosiasi saat membuat kesepakatan kerja dengan para majikan. Dengan begitu, perlindungan terhadap TKI makin meningkat. Mereka terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan sewenang-wenang.

“Karena itu, kita harus mendukung kesejahteraan dan tumbuh kembang anak dalam keluarga TKI, para pejuang devisa tersebut. Kita yang harus bertanggung jawab karena mereka sudah menunaikan kewajibannya. Mereka membuka lapangan kerja, tidak membebani tenaga kerja dalam negeri yang sangat sempit, memberikan dana segar yang mampu memperkuat rupiah kita. Anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya itu kini menjadi tanggung jawab kita,” ungkap Fasli.

“Bayangkan, ketika seorang anak dalam usia emas, ketika stimulasi syaraf itu harus dilakukan sekaya mungkin, tapi ibunya pergi. Padahal yang yang setiap saat memberikan rangsangan itu adalah ibu. Ibulah yang memberikan rangsangan dalam memperkenalkan rasa, warna, sosialisasi, gerakan otot, maupun rangsangan lain. Kepergian ibu mengakibatkan kekosongan dalam menstimulasi tumbuh kembang anak,” Fasli melanjutkan.

Karena itu, sambung guru besar ilmu gizi tersebut, masyarakat tidak perlu menyalahkan para TKI. Para TKI telah menunaikan kewajibannya. Kini giliran permintah, tetangga, dan masyarakat sekitarnya untuk memberikan kompensasi atas perjuangan para TKI dengan cara memberikan jaminan pada tumbuh kembang anak dan ketahanan keluara yang ditinggalkan.

Sebelumnya, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Suyono Hadinoto menjelaskan, berdasarkan data BNP2TKI, jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di berbagai negara dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2012 berjumlah 1.657.215 jiwa dengan jumlah tenaga kerja wanita (TKW) mencapai angka yang sangat besar, yakni mencapai 78 persen. Angka ini cukup mengkhawatirkan mengingat perubahan peran perempuan sebagai pemelihara rumah menjadi pencari nafkah utama keluarga berperan besar terhadap perubahan struktur keluarga secara luas.

“Untuk mengetahui dampak dari perubahan peran tersebut, BKKBN melakukan kajian di Kabupaten Indramayu. Dalam kajian tersebut, BKKBN menemukan bahwa migrasi ke luar negeri, terutama oleh perempuan, memberi dampak yang luar biasa terhadap perubahan struktur keluarga dan implikasinya baik secara makro maupun mikro,” kata Suyono.

Solusi Terintegrasi

Bagi Suyono, dampak positif migrasi internasional terhadap ekonomi negara dengan pengiriman remiten dalam jumlah yang besar, tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkan dari migrasi tersebut, yakni menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia akibat kegagalan keluarga memproduksi generasi berkualitas. Dampak migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berpengaruh langsung pada struktur keluarga dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, terutama fungsi pengasuhan, perawatan, sosialisasi dan pendidikan anak.

Hal tersebut muncul dari ketidakmampuan para suami untuk mengganti peran ibu yang dipercayakan oleh istri selama menjadi tenaga kerja di luar negeri. Peran ibu yang tidak dapat digantikan oleh keluarga luas (exteded family) berdampak pada permasalahan tumbuh kembang anak, baik dari sisi pertumbuhan maupun perkembangan kemampuan anak. Masalah lain yang cukup krusial adalah kemiskinan, kendati motivasi keberangkatan mereka bermigrasi adalah ekonomi.

Untuk menangani masalah tersebut, BKKBN membangun model intervensi program tujuan utamanya membantu para anggota keluarga yang ditinggalkan oleh istrinya, sehingga dampak-dampak negatif yang timbul dapat diminimalisasi. Model yang dibangun merupakan strategi peningkatan ketahanan keluarga TKW yang sudah diujicobakan di Desa Tinumpuk dengan empat sasaran utama yaitu TKW/calon TKW, suami, anak, kader dan caregiver. Harapannya bila berhasil, akan direplikasi ke wilayah lain, khususnya di wilayah kantong-kantong pengiriman TKW.

“Program untuk calon/TKW/alumni lebih menitikberatkan pada edukasi sebelum keberangkatan mengenai hukum, budaya, kesehatan reproduksi, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum keberangkatan termasuk pengelolaan keuangan keluarga. Program ini bekerjasama dengan BNP2TKI, BRI, dan pemberdayaan kelompok alumni TKI Desa Tinumpuk yaitu Community Based Organization – Ikatan Buruh MigranTinumpuk (CBO IBU TIN),” papar Suyono.

Program untuk suami; telah dilakukan pelatihan bagi para suami TKW: “Suami Berarti, Ayah peduli”, yang bertujuan memberi kesadaran dan kesiapan mental untuk menjalankan peran sebagai suami dan ayah yang ditinggal bekerja ke luar negeri serta memberi pengetahuan untuk menjalankan peran sebagai suami dan ayah yang ditinggal bekerja ke luar negeri serta memberi pengetahuan untuk menjalankan peran sebagai suami mandiri; program ini bekerja sama dengan psikolog Elly Risma dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Selain itu, dibentuk juga kelompok UPPKS suami para TKI sebagai wadah pemberdayaan ekonomi keluarga.

Selanjutnya, program untuk anak; intensifikasi Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang sudah berjalan dengan penajaman segmentasi sasaran khusus keluarga TKW dan suplemen khusus dengan ketidakberadaan ibu yang sedang bekerja di luar negeri seperti penguatan kegamaan dan beberapa program yang dirancang untuk menumbuhkan kedisiplinan sejak dini antara lain Gerakan Makanan Bergizi, Gerakan Ayo Menabung dan Gerakan Cuci Tangan dan Sikat Gigi untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini bekerjasama dengan Ditbalnak BKKBN Pusat, PKK, Himpaudi Indramayu serta Yayasan Kita dan Buah Hati.

Terakhir, program untuk kader dan caregiver; Pelatihan bagi para kader konselor pendamping tenaga kerja migran “Program untuk kader dan caregiver” kerjasama dengan PKK; Pelatihan “Konselor Keluarga Buruh Migran” ini bertujuan untuk memberi kesiapan para kader untuk menjadi konselor pendamping keluarga tenaga kerja migran, memberi pengetahuan pengasuhan dan pengelolaan emosi serta memberi keterampilan sebagai konselor.(NJP)