Home / Berita Utama / BKKBN Jabar Bentuk Tim Advokasi KKBPK Lintas Sektor

BKKBN Jabar Bentuk Tim Advokasi KKBPK Lintas Sektor

MAJALENGKA –  DUAANAK.COM

Rencana pembentukan tim advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat maju selangkah lagi. Dalam tiga hari ini, 12-14 September 2018, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menginiasi pembentukan tim advokasi yang di dalamnya melibat sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Ada tujuh kabupaten dan kota yang secara intensif mengikuti workshop pembentukan Tim Advokasi KKBPK Lintas Sektor di Fitra Hotel, Majalengka. Ketujuh daerah tersebut terdiri atas Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Selain satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi KKBPK, sejumlah SKPD terkait tampak antusias mengikuti workshop.

Beberapa SKPD terkait yang hadir antara lain Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Kuningan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Bappeda Kabupaten Sumedang, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Bappeda Kabupaten Indramayu, Koalisi Kependudukan Daerah Jawa Barat, dan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut rangkaian pertemuan serupa di tingkat provinsi dan serial workshop yang difasilitasi Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) – Advance Family Planning (AFP) Indonesia. Dalam tiga hari ini para peserta mendapatkan pelatihan metode BKKBN Smart tentang advokasi program KKBPK di kabupaten dan kota,” terang Kepala Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat Elma Triyulianti saat berbincang di sela pertemuan.

Elma menjelaskan, tim advokasi dibentuk untuk membantu akselerasi program KKBPK di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hal ini tidak lepas dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang menunjukkan kurang gregetnya capaian KKBPK di Jawa Barat. Survei lima tahunan tersebut menunjukan angka fertilitas total atau total fertility rate (TFR) Jawa Barat berada pada angka 2,4. Meski menunjukkan adanya penurunan dibanding SDKI 2012 lalu sebesar 2,6, namun masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 2,28 pada 2019 mendatang.

“Sekilas seperti tidak ada pergerakan. Memang pergerakannya lambat. Karena itu, perlu percepatan. Caranya dengan melibatkan banyak pihak untuk bahu-membahu menggarap program KKBPK. Hal ini penting karena substansi program KKBPK sebenarnya bukan tanggung jawab BKKBN semata, melainkan turut menjadi tanggung jawab lintas sector lainnya,” ungkap Elma.

Selain tujuh kabupaten dan kota di wilayah Cirebon Raya, papar Elma, tim serupa juga akan dibentuk di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Rencananya, pekan depan workshop serupa akan diberikan kepada kabupaten dan kota di wilayah Priangan Timur yang akan dipusatkan di Tasikmalaya. Menyusul berikutnya adalah kabupaten dan kota di bagian barat Jawa Barat yang rencananya dihelat di Karawang. Selama perjalanan serial workshop tersebut, BKKBN Jawa Barat terus mendorong legalisasi keberadaan Tim Advokasi KKBPK Lintas Sektor tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Pada pertemuan terakhir di Bandung, para inisiator advokasi KKBPK Jabar sudah merumuskan postur organisasi kelompok kerja yang relevan dengan kondisi Jawa Barat. Bentuk organisasi ini akan dilanjutkan dengan menempatkan orang yang dianggap tepat berada pada posisi terkait. Pertimbangan utamanya pada aspek kompetensi yang bersangkutan dan keterwakilan lintas sektor. Dengan begitu, Tim Advokasi KKBPK bukan hanya andal dari sisi keahlian, melainkan turut mencerminkan keterpaduan para pihak di dalamnya,” urai Elma.

“Teman-teman inisiator juga akan mencoba merumuskan pokok-pokok pikiran dan rencana strategis ke depan untuk kemudian dibawa ke Pak Gubernur (Jawa Barat). Kebetulan kan Pak Gubernur baru dilantik. Jadi, perlu masukan dari lintas sektor terkait maupun masyarakat,” Elma menambahkan.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: