Home / Berita Utama / Bangga Kencana Benteng Ketahanan Keluarga

Bangga Kencana Benteng Ketahanan Keluarga

Hari Kontrasepsi Sedunia Jadi Kick-off Kolaborasi BKKBN-Fatayat NU Jabar

Kepala BKKBN Jawa Barat Kusmana bersama Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa dan mitra kerja lainnya menyampaikan Salam BKKBN usai media gathering di Cirata, Kabupaten Bandung Barat. (NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA)

BANDUNG | WARTAKENCANA.COM

Viralnya berita atrean pendaftar kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung mengagetkan banyak kalangan. Tak terkecuali Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Kusmana. Maklum, selama ini ketahanan keluarga merupakan salah satu concern BKKBN di luar pelayanan kontrasepsi dan pengendalian penduduk.

Kusmana pun langsung mengonfirmasi kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Kabupaten Bandung. Hasilnya, angka perceraian memang naik 10-20 persen. Meski begitu, penumpukkan antrean pendaftar tidak lepas dari situasi pandemi Covid-19 yang menghentikan sementara pelayanan pengadilan. Ketika keran pelayanan dibuka, pendaftar mengalami lonjakan signifikan.

“Ayah langsung menelepon Kepala OPD KB Kabupaten Bandung. Ternyata Pangadilan Bale Bandung itu tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bandung, melainkan turut mencakup Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Artinya, ribuan kasus itu tidak bisa diartikan berada di satu kabupaten. Terus terang jika situasi ini terjadi di satu kabupaten cukup membuat kami di BKKBN khawatir,” terang Uung, sapaan Kusmana, saat media gathering kehumasan BKKBN Jawa Barat di salah satu rumah makan di tepi Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat, 1 September 2020.

Uung yang di kalangan dekatnya kerap dipanggil Ayah ini mengaku memberikan perhatian khusus kepada kasus tersebut. Meski perceraian bukan domain BKKBN, namun ketahanan keluarga merupakan satu prioritas lembaga yang dipimpinnya. Bahkan, BKKBN era baru sudah melakukan reorientasi program dengan lebih menitikberatkan pada pembangunan keluarga. Pemilihan akronim program dari KKBPK menjadi Bangga Kencana sekaligus menempatkan pembangunan keluarga sebagai garda depan BKKBN.

“BKKBN sudah sejak awal menggulirkan program pembangunan keluarga melalui pembinaan keluarga, mulai balita, remaja, hingga lansia. Pada saat yang sama membangun ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Strategi ini dilakukan untuk menjadikan Bangga Kencana sebagai benteng ketahanan keluarga. Kami meyakini jika delapan fungsi keluarga berjalan, ketahanan keluarga akan terbangun. Rapuhnya perkawinan tidak bisa dimungkiri sebagai akibat dari tidak berjalannya fungsi keluarga secara optimal,” papar Kusmana.

“Kasus perceraian ini tentu menjadi pemantik bagi kami untuk lebih mengoptimalkan implememtasi program di masyarakat. Bersama-sama dengan Fatayat NU, kami akan melakukan identifikasi lebih lanjut. Dengan potensi yang dimiliki Fatayat NU yang luar biasa, kami yakin sinergi ini akan semakin memperkokoh ketahanan keluarga yang pada akhirnya mampu melanggengkan bahtera rumah tangga,” Ayah Uung menambahkan.

Meski begitu, Uung mengingatkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki kemandirian dan independensi. Pihak luar tidak bisa begitu saja melakukan intervensi kepada sebuah kaluarga. Termasuk pihak orang tua sekalipun. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan dini dengan cara pembinaan dan konseling keluarga.

BKKBN Jawa Barat menyediakan layanan konseling keluarga tersebut melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Sauyunan di Jalan Margacinta Nomor 58 Kota Bandung. Di samping itu, BKKBN Jabar menggandeng Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk menyediakan layanan konseling pranikah. Melalui konseling ini, calon-calon pengantin mendapatkan informasi sekaligus bekal untuk mengarungi pernikahan, khususnya terkait delapan fungsi keluarga. Kedelapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

“BKKBN Jawa Barat dan Fatayat NU Jawa Barat sudah menandatangani nota kesepahaman bertepatan dengan pelantikan pengurus wilayah beberapa waktu lalu. Kita sepakat untuk meluncurkan sekolah pranikah. Tapi kalau sekolah pranikah itu terlalu berat, kita awali dengan konseling pranikah dulu lah. Konsepnya sedang kita matangkan. Yang pasti, 1-2 tahun ke depan ini sudah akan jelas apa saja kerjasama BKKBN-Fatayat NU Jabar,” kata Kusmana.

Dalam waktu dekat, sambung Kusmana, kolaborasi BKKBN-Fatayat NU bakal diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2020. Melalui momentum tahunan tersebut, BKKBN Jabar menggandeng Fatayat NU untuk menggerakkan anggotanya yang belum ber-KB untuk menjadi peserta KB atau mengalihkan kontrasepsi jangka pendek menjadi MKJP.

“Sinergi dengan Fatayat ini menjadi kekuatan besar dalam penggerakkan program. Fatayat menjadi objek sekaligus subjek. Sebagai objek, anggota Fatayat yang memiliki rentang usia 20-45 tahun sudah jelas sesuai dengan sasaran program Bangga Kencana. Bagi yang sudah menikah, mereka adalah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi target peserta KB. Sebagai subjek, jejaring organisasi Fatayat dari provinsi hingga desa menjadi sebuah kekuatan penggerakkan,” papar Kusmana.

“Jika kekuatan Fatayat dan BKKBN yang juga memiliki jejaring hingga kelompok masyarakat bersinergi, jelas ini menjadi kekuatan dahsyat. Hasilnya akan keren. Nah, Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada 26 September ini menjadi kick-off kerjasama BKKBN-Fatayat NU. Kita akan melakukan kegiatan bersama-sama, mulai penggerakan hingga pelayanan,” ujar Kusmana optimistis.

Lebih jauh Kusmana menjelaskan, pelayanan dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia ini Jawa Barat mendapat target 43.256 peserta KB. Berbeda dengan pelayanan dalam rangka peringatan ke-27 Hari Keluarga Nasional (Harganas) lalu, kali ini pelayanan fokus kepada dua jenis kontrasepsi: intrauterine device (IUD) atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dan implan alias susuk KB.

Namun demikian, Uung mengaku tidak akan membatasi pelayanan pada dua pilihan tersebut. Bagi penyuka pantun ini, masyarakat harus mendapatkan pilihan konstrasepsi sesuai yang diinginkannya. Jika seorang calon peserta KB tidak menyukai satu jenis kontrasepsi, dia bisa memilih jenis lainnya. Baik MKJP maupun non-MKJP. BKKBN menyebutnya sebagai kafetaria kontrasepsi. Masyarakat bebas menentukan pilihan yang sesuai selera atau kecocokan.

Ketua Fatayat NU jawa Barat Hirni Kifa Hazefa. (NAJIP HENDRA SP/WARTA KENCANA)

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa yang secara khusus hadir dalam media gathering BKKBN Jabar mengungkapkan pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk BKKBN. Untuk menyukseskan kolaborasi ini, Hirni siap mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya. Baik melalui jejaring organisasi maupun dengan pengayaan materi pada program-program yang selama ini sudah berjalan.

“Fatayat NU memiliki kegiatan-kegiatan yang sudah given berjalan. Kami memiliki pengajian rutin, Fatayat Day, deep talk atau obrolan mendalam membahas seputar agama dan keluarga, dan lain-lain. BKKBN bisa memanfaatkan program given ini menambah materi khusus. Sebelum ke sana, tentu para da’iyah yang berhadapan langsung dengan jemaah maupun pengelola organisasi memerlukan pembekalan atau pengembangan kapasitas terkait program-program BKKBN yang akan disampaikan,” ungkap Hirni.

Di samping itu, Fatayat NU juga membuka diri untuk bersama-sama dengan BKKBN mengembangkan program baru yang lebih menukik pada sasaran. Salah satunya konseling pranikah yang sudah disepakati belum lama ini. Dengan kekuatan 27 pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota, 600-an pengurus anak cabang di tingkat kecamatan, dan 6.000-an pengurus ranting di tingkat desa atau kelurahan, Hirni meyakini pola kolaborasi pemerintah-masyarakat ini bakal berdampak besar.

“Konseling pranikah bersama BKKBN Jabar saat ini dalam tahap MoU. Semoga ini menjadi titik awal untuk dapat membangun sinergi di program-program lainnya. Seperti yang diungkapkan Ayah Uung, Fatayat NU bisa menjadi subjek sekaligus objek program-program pembangunan. Dengan senang hati kami menyambut baik kerjasama ini,” kata Hirni yang dilantik menakhodai Fatayat NU Jawa Barat pada 9 Agustus 2020 lalu.

Disinggung mengenai viralnya pemberitaan kasus perceraian beberapa hari lalu, Hirni mengaku tidak bisa serta-merta memberikan penilaian. Sebagai organisasi perempuan, Fatayat merasa perlu mengidentifikasi lebih jauh pemicu perceraian tersebut. Termasuk, apakah penggugat itu berasal dari pihak istri atau suami. Di luar itu, Hirni sepakat dengan BKKBN bahwa berjalannya fungsi-fungsi keluarga merupakan benteng ketahanan keluarga.

“Fatayat NU memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi kaderisasi bagi kaum perempua nahdliyin. Kedua, dimensi penguatan pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam konteks perceraian ini, penting bagi Fatayat untuk mengetahui posisi perempuan dalam kasus gugatan cerai tersebut. Apakah hak-hak perempuan terpenuhi atau tidak. Kita harus terlebih dahulu membedah masalah untuk kemudian menentukan solusinya,” tandas Hirni.(NJP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
%d bloggers like this: