Bonus Demografi di Ibu Kota Baru

Oleh: Dadang Suhenda (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat)

Saat ini telah terjadi kesenjangan sosial antara indonesia bagian barat dengan indonesia timur baik dari aspek ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan termasuk dari aspek kependudukan dimana jumlah penduduk lebih terpusat di jawa termasuk jakarta sebagai ibu kota negara. Ketimpangan ekonomi ditandai Kontribusi PDB Pulau Jawa terhadap PDB Nasional sebesar 59,11% (BPS 2019) dan diketahui juga bahwa  Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa sebesar 56,56% dibandingkan pulau besar lain <10% (kecuali Sumatera) (BAPPENAS 2019). Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia. Menurut data Proyeksi (BPS) pada tahun 2035 sekitar 80,29% penduduk Jawa tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI, Jabar, dan Banten mencapai 76 juta orang, membentuk megapolitan Jakarta – Bandung. Keadaan ini tentunya menyebabkan Daya dukung Jawa terutama Jakarta yang semakin turun. Selain itu aspek tata kota yang tidak memperhitungkan jangka panjang sebagai sebuah ibu kota yang menyebabkan efek kemacetan dan kesemrawutan, ketahanan pangan yang menurun dan polusi. Untuk itu diperlukan upaya segera pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa. Pertimbangan lain seperti politik dan sosio-ekonomi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara Indonesia (Ika Luswara 2013).

Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan timur tepatnya di daerah sebagian Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim) (Disampaikan Presiden Jowoki di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019). Sampai saat ini kajian oleh beberapa pihak terkait (Kementerian, Badan dan atau Lembaga) sedang dilakukan mulai dari aspek lingkungan, sosial budaya, aspek ekonomi, pertahanan kemananan dan politik termasuk dari aspek kependudukan. Kepala BKKBN menyambut baik kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), karena dinilai kebijakan itu menjadi salah satu solusi mengatasi bonus demografi. Bahkan dalam kesempatan lain disampaikan bahwa BKKBN siap untuk menjadi instansi yang pertama berkantor di Kaltim. Selama ini bonus demografi lebih banyak menumpuk di Jawa dan Indonesia bagian barat. Dengan adanya pemindahan IKN, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian timur dan barat. Kajian kependudukan menilai, “seandainya kita geser ke Kalimantan Timur maka pola migrasi penduduk berubah, kalau berubah maka pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat sehingga akan lebih cepat pula terjadi pemerataan kesejahteraan rakyat antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, penduduk dan dinamika kependudukan mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan pelaku serta penerima manfaat utama dari pembangunan, situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik, dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya., Sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan, baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan melalui kebijakan yang dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, maka rencana kepindahan ibu kota negara menjadi penting bagi BKKBN, karena “pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di beberapa negara umumnya tergantung pada kesempatan bonus demografinya”. Kepindahan ibu kota baru akan membantu pola migrasi dalam kependudukan. Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja. Dengan pemindahan pusat pemerintahan kesana, dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut. Disamping itu, peran BKKBN dalam pembangunan keluarga menjadi hal yang perlu untuk dikaji dan dibahas, karena pembangunan keluarga merupakan inti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepindahan IKN ke Kaltim akan mempengaruhi pola migrasi nasional. Diprediksi bahwa dari 190.000 ASN Pusat, yang akan pindah sebanyak 126.000 (sisanya pensiun). Bila berpindah dengan keluarga dengan asumsi masing-masing keluarga 4 orang maka 504.000 jiwa akan menjadi penduduk Kabupaten Kutai Kertanegara   dan Kabupaten  Penajam Paser Utara (BPS 2018, Kemenpan RB). Keadaan ini  dapat memberikan dampak pada struktur penduduk di kedua kabupaten tersebut. Jumlah penduduk usia produktif setempat akan bertambah dan dapat dipastikan lokasi Ibu kota baru juga akan menikmati bonus demografi. Beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibukota lama ke tempat-tempat baru, seperti Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Melbourne ke Canberra di Australia, , atau Kyoto ke Tokyo di Jepang . Relokasi modal yang sukses dapat terjadi di negara maju dan berkembang. Dubai dikenal di seluruh dunia sebagai kota bisnis utama tetapi Abu Dhabi adalah ibu kota Uni Emirat Arab. Di India, Mumbai adalah ibukota bisnis, sedangkan New Delhi adalah pusat pemerintahan (Wesley 2018). (Quistorff 2015) Hasil estimasi dampak pemindahan ibu kota Brazil dari Riode Janeiroke Brasilia pada tahun 1960. Studi tersebut menunjukan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro, sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan berupa peningkatan populasi, efek pengganda lapangan pekerjaan dan PDB yang besar dan signifikan setelah ditunjuk sebagai ibukota Brasil yang baru. Namun sedikit berbeda dengan yang terjadi di Malaysia walaupun dikatakan sukes namun diawal-awal dikatakan sempat mengalami kegagalan karena pegawai pemerintahan Malaysia enggan pindah ke Putrajaya dengan alasan keluarga. Selain itu pusat perekonomian dan Gedung Parlemen juga masih berada di Kuala Lumpur. Sementara itu, Kantor Perdana Menteri sudah dipindahkan ke Putrajaya (Hermawan 2019).

Perpindahan IKN ini tetunya mempunyai konsekuensi pada perubahan komposisi aspek kependudukan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jumlah ASN dan penduduk pada IKN baru akan meningkat, tentunya hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan seperti perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, ketersediaan pangan dan infrastruktur lainnya. Migrasi berlebih akan menimbulkan Ketimpangan ekologis dan kesenjangan antar strata di masyarakat, selain itu ketidak adilan pemerataan fasilitas sosial kota, perumahan akan menimbulkan kemacetan dan kekumuhan. Dalam tulisannya (Rijanta, dkk 2017) mengusulkan bahwa penetapan lokasi ibu kota baru akan harus mempertimbangkan efek migrasi masuk yang akan muncul, karena akan menjadi daya tarik baru orang akan masuk ke wilayah ini. Namun efek dari migrasi akan memunculkan masalah marginalisasi penduduk lokal dan konflik sosial. Menurut (Wirutomo 2013) Perpindahan ibu kota merupakan upaya perubahan Struktural yang dapat memperbaiki Struktur lama yang tidak adil dan kultur yang telah terdegradasi serta proses sosial yang tersumbat. Dalam rangka membangun “Kehidupan Keluarga” sebagai tonggak Pembangunan Masyarakat, maka Pembangunan Ibu kota baru perlu mengembangkan: 1) Infrastruktur yang memfasilitasi kehidupan Keluarga; 2) transportasi yang aman dan lancar; 3) Perumahan yang ramah keluarga; 4) Lembaga pendidikan dengan kurikulum yang bersinergi dengan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan dan 5) Educating city: adalah ciri suatu kota yang memiliki kemampuan mendidik warganya untuk menjadi warga masyarakat yang baik.

Secara personal proses migrasi sebuah keluarga sangat ditentukan oleh pertimbangan cost dan benefit yang akan didapatkan. Bagaimana tingkat kepuasan, income (pendapatan), kesempatan pendidikan dan suasana atau standar hidup yang lebih baik pada wilayah yang dituju. Ini tentunya perlu dipersiapkan dengan lebih baik dan matang. Pada tahap awal kepindahan sebuah keluarga, biasanya akan diawali dengan kepindahan yang sifatnya non permanen yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pada lokasi yang dituju. Sebagai contoh adalah bila sebagian ASN pusat akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tentu akan memikirkan bagaimana dengan keluarganya, kebutuhan fasilitas sekolah yang baik, perumahan, biaya hidup dan lain sebagainya. Selain itu kita ketahui bahwa Kutai Kertanagara bukan sentra produksi, hal ini tentunya akan menyebabkan biaya distribusi menjadi tinggi karena banyak mendatangkan produk dari luar wilayah.

Pada tahap awal biasanya ASN yang bersangkutan akan melakukan hubungan jarak jauh dengan keluarga sambil memetakan kondisi ditempat yang baru sebelum akhirnya migrasi permanen. Namun pada tahapan ini juga rawan terjadinya perselingkuhan yang dapat mempengaruhi ketahanan sebuah keluarga. keadaan ini juga secara luas akan menimbulkan bibit rumah bordir pada lokasi IKN baru. Hal ini pernah terjadi pada era tambang emas di kutai kertanegara yang memunculkan rumah bordir dikawasan tersebut. Hasil penelitian (Apriyanto, dkk 2012) diketahui bahwa dampak kegiatan pertambangan batubara pada kondisi sosial di Kelurahan Loa Ipuh Darat Kabupaten Kutai Kertanegara adalah memicu timbulnya migrasi masuk, timbulnya kejadian konflik, merenggangnya hubungan kekerabatan, dan memicu timbulnya praktek prostitusi yang dilegalkan oleh pemerintah daerah. Keadaan ini tentunya harus diantisipasi bahwa Jangan sampai dengan adanya pemindahan ibu kota baru menambah rumah bordir yang baru.

Selain itu adanya perpindahan ibu kota dapat menimbulkan terpaan pada budaya lokal,  sehingga dapat memudarkan kearifan lokal dan pergeseran nilai serta adanya ketimpangan yang dapat menimbulkan masalah sosial lainnya. Untuk itu pola migrasi perlu diantisipasi dengan baik. Selain penyediaan lahan dan infrastruktur, perlu dipersiapkan juga aspek ketahanan sumber daya  manusia lokal agar dapat bersaing dengan pendatang dan dapat mencegah terjadinya konflik dimasa yang akan datang. Selain itu menurut (Jenny 2019) dalam penuturannya menyampaikan bahwa wilayah kaltim belum tersentuh teknologi dibanding Jakarta dan indeks ketahanan nasional wilayah dengan kategori kurang tangguh. untuk itu perlu ditingkatkan literasi teknologi dan infrastruktur pendidikan di lokasi IKN baru. Selain itu diperlukan suatu konsep pembangunan yang lebih sosiologis, yaitu membangun manusia harus dengan membangun unsur-unsur dasar masyarakatnya, yaitu struktur, kultur dan proses sosial (Wirutomo 2013). Pendekatannya jangan bersifat sektoral, masing-masing pihak diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan sebuah Ibu kota yang didambakan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi BKKBN sendiri sebenarnya sudah mempunyai pola yang ideal (dengan sedikit penyesuaian) yaitu pemodelan program kampung KB, dimana kita dituntut untuk senantiasa melibatkan sektor lain demi suksesnya sebuah program. Tahap awal BKKBN bisa memulai dengan membuat simulasi / scenario / proyeksi  perhitungan jumlah penduduk jika IKN pindah dan menetapkan batas jumlah penduduk ideal pada setiap komunitas (population threshold). Data ini akan sangat bermanfaat nantinya untuk sekktor lain dalam hal penyediaan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, fasilitas kesehatan dan infrastruktur lainnya.

Daftar Pustaka

Apriyanto Dedek. 2012. “Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara.” Jurnal Bumi Indonesia 1(3):289–98.

BPS. 2019. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2019. Jakarta.

BAPPENAS. 2019. Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara: Rencana Tata Kota Dan Lingkungan Di Ibu Kota Baru. Jakarta.

Hermawan. 2019. “Daftar Negara Gagal Dan Berhasil Pindahkan Ibu Kota.” Tagar.Id Untuk Indonesia. Retrieved (https://www.tagar.id/daftar-negara-gagal-dan-berhasil-pindahkan-ibu-kota).

Ika Luswara, Olivis Aprinae. 2013. “Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara / Pusat Pemerintahan.”

Jenny, Hardjanto. 2019. “Dinamika Masyarakat Dalam Rencana Perpindahan Ibu Kota.” Pendidikan Luar Sekolah.

Quistorff, Brian. 2015. “Capitalitis? Effects of the 1960 Brazilian Capital Relocation.” SSRN Electronic Journal 1–30.

Rijanta, dkk. 2017. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.” 1–4.

Wesley. 2018. “Analisa Pemindahan Ibukota Negara.” 19(2):108–28.

Wirutomo, Paulus. 2013. “Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 18(1):101–20.