Warta Kencana Berita Keluarga Indonesia
Oleh : Vianey Weda Rahesti
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 43.021.826 orang dengan komposisi 21.876.572 laki-laki dan 21.145.254 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 103. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 42.693.951 jiwa. Tahun 2008, jumlah penduduknya sebesar 42.194.869 jiwa. Tahun 2007 sebesar 41.483.729 jiwa. Tahun 2006 sebesar 40.737.594 jiwa. Tahun 2005 sebesar 39.960.869 jiwa. Dan tahun 2004 sebesar 39.140.812 jiwa.
Berikut grafik yang menggambarkan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 hingga 2009 :
Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mungkin terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi ledakan jumlah penduduk yang dapat berdampak buruk bagi kemakmuran rakyat di Provinsi Jawa Barat.
Berikut beberapa dampak ledakan jumlah penduduk terhadap kemakmuran sosial dan peningkatan peradaban manusia di Jawa Barat :
1. Mempersulit administrasi pemerintahan
Administrasi pemerintahan identik dengan pencatatan data registrasi vital penduduk yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan) penduduk. Selain itu pemerintah juga harus melayani kebutuhan administrasi penduduk, misalnya seperti pembuatan KTP, pembuatan akte kelahiran, dan lain-lain. Jika terjadi ledakan jumlah penduduk, maka terbayang bagaimana sulitnya pemerintah harus mencatat segala aktivitas penduduk tersebut di atas. Dan terbayang pula berapa pegawai pemerintahan yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan administrasi penduduk.
2. Meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan
Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, yakni sandang, pangan, dan papan. Ketiga kebutuhan ini tak terelakkan lagi harus terpenuhi untuk kelanjutan hidup manusia. Kebutuhan akan sandang dapat dipenuhi oleh industri tekstil, kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi oleh industri pertanian (salah satunya), dan kebutuhan papan dapat dipenuhi oleh industri bahan bangunan (salah satunya). Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ketersediaan stok sandang, pangan, dan papan untuk penduduk yang berada di daerahnya.
Jika terjadi ledakan jumlah penduduk, maka semakin banyak pula manusia yang membutuhkan asupan sandang, pangan, dan papan. Maka pemerintahpun harus menambah ketersediaan sandang, pangan, dan papan untuk penduduknya yang semakin bertambah tersebut. Tapi apa yang terjadi jika ternyata stok sandang, pangan, dan papan yang ada ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin bertambah ?
Kita ambil contoh untuk kebutuhan pangan, pemerintah memiliki BULOG (Badan Urusan Logistik) untuk pemerintah pusat dan DOLOG (Depot Logistik) untuk pemerintah daerah yang berfungsi salah satunya untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Kita persempit lagi contohnya, yakni DOLOG Provinsi Jawa Barat. Semakin bertambahnya penduduk, maka akan semakin banyak pula kebutuhan pangan pokok yang harus disediakan oleh DOLOG. Bagaimana jika kebutuhan sembako yang disediakan oleh DOLOG ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk di daerah itu ? Tentu sembako akan menjadi barang rebutan dan akan menjadi barang yang langka di Jawa Barat yang mengakibatkan harganya akan semakin melonjak dan masyarakat yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membeli kebutuhan pangan pokok tersebut, dan tentu akan berdampak pada kemiskinan yang kian parah.
3. Berkurangnya lahan yang ada di Jawa Barat
Untuk memenuhi kebutuhan papan yakni rumah tentu kita memerlukan lahan untuk membangun. Semakin bertambah banyak penduduk, tentu kebutuhan akan rumah semakin banyak dan otomatis lahan yang dibutuhkan semakin banyak. Sementara lahan yang tersedia luasnya tetap. Yang akan terjadi adalah padatnya pemukiman di Jawa Barat, seperti di Jakarta, sedikit sekali lahan-lahan kosong yang tersisa. Meskipun kosong, biasanya sudah ada yang memiliki untuk keperluan investasi atau akan dijadikan tempat tinggal anak cucunya. Sedikit sekali lahan yang menjadi resapan air. Akibatnya berbagai dampakpun menyusul, seperti banjir. Selain itu, makin sedikitnya lahan yang kosong, akan membuat harga tanah di Jawa Barat semakin melonjak, dan tentu saja masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membeli tanah untuk membangun rumah, sehingga mereka mencari “lahan” lain untuk tinggal, seperti kolong jembatan, taman kota, stasiun, emperan toko, dan lain-lain. Jadilah mereka menyandang gelar tunawisma.
Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan papan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pun kita memerlukan lahan. Misalnya beras, untuk menghasilkan beras tentu diperlukan sawah untuk menanam padi. Pemerintah daerah tidak mungkin akan terus bergantung kepada pemerintah pusat untuk penyediaan beras. Semakin bertambahnya penduduk semakin bertambah pula kebutuhan akan beras di Jawa Barat. Dan semakin bertambahnya kebutuhan beras akan semakin bertambah pula kebutuhan akan lahan untuk menanam padi. Apalagi Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu ‘lumbung padi’ nasional, hampir 23 persen dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dipungkiri lagi, Jawa Barat merupakan ‘Rumah Produksi’ bagi ekonomi Indonesia, hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15 persen dari nilai total pertanian Indonesia. Apa yang terjadi jika lahan ‘lumbung padi’ nasional semakin lama semakin berkurang ?
Jika kita llihat dua fenomena di atas, ledakan penduduk akan mengakibatkan terjadinya perebutan lahan untuk perumahan dan pertanian. Dan sebagian besar fenomena yang terjadi dewasa ini adalah pengikisan lahan yang lebih diutamakan untuk perumahan. Kemudian ledakan penduduk juga akan berakibat semakin berkurangnya rasio antara luas lahan dan jumlah penduduk atau yang biasa kita sebut dengan kepadatan penduduk.
4. Meningkatnya investor yang datang -> menjamurnya pusat perbelanjaan
Seorang pengusaha tentu akan membangun usahanya di tempat yang strategis, tempat yang ramai, dan tempat yang menurutnya banyak terdapat konsumen. Kawasan padat penduduklah yang akan menjadi incaran para investor atau pengusaha. Untuk daerah perkotaan, para pengusaha akan cenderung untuk membangun pusat perbelanjaan modern atau yang biasa kita sebut Mall. Mungkin menurut sebagian besar orang, suatu daerah yang memiliki banyak Mall mencirikan bahwa daerah tersebut adalah daerah metropolitan yang masyarakatnya cenderung berada di kelas ekonomi menengah ke atas dan akan mendongkrak gengsi masyarakat dan pemerintah setempat. Padahal fakta yang ada di balik fenomena menjamurnya pusat perbelanjaan modern adalah meningkatnya sifat konsumtif. Jika jumlah pusat perbelanjaan di suatu daerah semakin banyak, lama kelamaan akan menimbulkan sifat konsumtif masyarakat di daerah tersebut. Sifat konsumtif dapat berujung ke sifat malas, tidak kreatif, dan akhirnya akan menuju ke arah kemiskinan. Mengapa sifat konsumtif dapat berujung ke sifat malas ? Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa semuanya sudah tersedia di pusat perbelanjaan tersebut. Sehingga mereka malas untuk memproduksi sesuatu. Dan akibatnya masyarakat akan terus bergantung pada keberadaan pusat perbelanjaan tersebut dan menjadi masyarakat yang tidak produktif.
5. Rusaknya lingkungan hidup di Jawa Barat
Salah satu dampak yang paling parah dari fenomena ledakan jumlah penduduk adalah rusaknya lingkungan hidup. Mengapa paling parah ? Karena masalah lingkungan hidup yang merupakan masalah yang menyangkut kelangsungan hidup manusia
Setiap orang pasti mengeluarkan output berupa limbah (misalnya sampah, limbah deterjen, dan lain-lain). Jika jumlah penduduk semakin banyak, maka limbah yang tercipta akan semakin banyak dan dapat mencemari lingkungan hidup sekitar kita.
6. Meningkatnya angka pengangguran
Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Barat tentu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Namun bagaimana jika lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup menampung jumlah tenaga kerja yang ada ? Tentu hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Jawa Barat. Meningkatnya angka pengangguran ini akan diikuti oleh meningkatnya angka kriminalitas di Jawa Barat.
Beberapa hal di atas merupakan dampak dari fenomena ledakan jumlah penduduk di Jawa Barat. Jika hal di atas dibiarkan terus terjadi maka penduduk di Jawa Barat akan menjurus ke arah kemiskinan. Fenomena ledakan jumlah penduduk di Jawa Barat tentu dapat dicegah oleh pemerintah melalui beberapa langkah, salah satunya adalah lebih menggalakkan program KB. Misalnya dengan melakukan penyuluhan di daerah-daerah yang terpencil di Jawa Barat. Program KB tentu akan berhasil jika semua masyarakat sadar akan pentingnya program ini. Peran pemerintahpun diperlukan untuk mengontrol jalannya program KB. Jika program KB berhasil, maka penduduk di Jawa Barat tidak perlu merasakan beberapa dampak fenomena ledakan jumlah penduduk. Dan tentu saja tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Barat dapat meningkat.
